Amien Rais Sebut Indonesia Sedang Alami Kerapuhan Politik

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan, saat ini Indonesia sedang mengalami kerapuhan politik. Amien berharap bangsa Indonesia jangan sampai bernasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

"Menjelang kebangkrutan dua negara tersebut masing-masing ekonominya mengalami kegagalan, rakyatnya hanya dikasih janji-janji, para penguasa negara secara sadar berusaha memecah belah lawan politiknya, ini hampir sama seperti di Indonesia," kata Amien Rais di kediamannya saat mengklarifikasi kepindahan PAN ke KIH di Yogyakarta, Kamis (3/9/2015).

Mantan Ketua MPR ini menjelaskan, ketika mengalami semacam kerapuhan politik, ada kesan kuat pemerintah saat ini tunduk kepada kekuatan asing. Hal tersebut terlihat dari perbankan, pertambangan, pertanian, perkebunan serta sektor ekonomi lainnya sudah didominasi oleh kekuatan asing.

"Saya usulkan agar seluruh kekuatan politik, dalam menghadapi krisis ekonomi melakukan sharing of power dan sharing of responsibility. Karena biasanya orang hanya ingin berbagi kekuasaan tetapi tidak ingin bersedia berbagi tanggung jawab," jelasnya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada pemerintah untuk duduk bersama dengan sembilan elemen seperti Pimpinan TNI POLRI, Ketum Parpol, perwakilan pemuka agama yang ada di Indonesia, berbagai tokoh bangsa, wakil perguruan tinggi, wakil pengusaha, perwakilan pemred, wakil NGO/LSM, serta perwakilan tokoh bangsa.

"Elemen-elemen wakil bangsa ini perlu memiliki kesamaan pandangan tentang krisis yang sedang kita hadapi," tandasnya.

Dia berharap pertemuan dengan beberapa elemen itu bisa dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Mungkin diperlukan beberapa hari untuk mengambil sikap yang sama dan komitmen bersama menghadapi tantangan apa pun yang akan datang baik dari dalam maupun luar negri," tandasnya.

Pengamat : Jokowi Didik Rakyat Bermental Pengemis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini mengulangi kebiasaannya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan melakukan blusukan. Termasuk diselipkannya kegiatan bagi-bagi sembako di sela kunjungan kerjanya tersebut kepada warga sebagaimana dia lakukan di kawasan Jakarta Utara.

Sikap yang ditunjukan Presiden Jokowi ini pun menuai kritik dari analisis politik Sidin Constitution, Pangi Syarwi Chaniago. Menurut Pangi, tradisi yang dilakukan Presiden Jokowi tidak elok jika diteruskan apalagi dipertontonkan ke publik.

“Apa yang dilakukan bapak Presiden Jokowi perlu kita kritisi dan tradisi ini tak elok diteruskan dan dipertontonkan ke publik. Sangat berbahaya kalau presiden yang langsung bagi -bagi sembako ke warga. Kalau cuma bagi-bagi sembako, siapa pun pasti bisa, tidak harus menjadi presiden saya kira,” ujarnya kepada Okezone, Sabtu (5/9/2015).

Pangi mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi bisa memikirkan dan berbuat hal yang jauh lebih luas dan bermanfaat bagi negara untuk membahagiakan rakyatnya. Tidak dengan membagikan sembako yang justru nantinya akan menjadikan masyarakat habit.

“Bagi- bagi sembako adalah tradisi yang tak baik diteruskan dan dipertahankan. Lama- lama masyarakat akan terbiasa dan berubah menjadi 'habit' menjadi bangsa pengemis, bukan kah tangan di atas tentu jauh lebih baik dari tangan di bawah?, “ tuturnya.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah (UIN) Jakarta kembali menegaskan, sikap yang ditunjukkan Presiden Jokowi dengan membagikan sembako jelas merusak. Presiden Jokowi harus segera menghentikan kebiasaan tersebut karena hal tersebut sedianya bertentangan dengan nawa cita dan revolusi mental.

“Aktifitas bagi-bagi sembako di setiap kali kunjungan bapak presiden jelas merusak. Rakyat kita tidak boleh dibiasakan menjadi mental cengeng, pragmatis dan pengemis. Presiden sebaiknya menghentikan kebiasaan mempertontonkan warga berebut sembako. Ini bukan sebuah kegembiraan namun sebuah musibah yang bertentangan dengan nawa cita dan revolusi mental,” tegasnya.

Pangi menambahkan, jangan sampai muncul kesan publik bahwa kegiatan bagi-bagi sembako adalah pencitraan agar rakyat tidak marah di tengah perekonomian kian melemah saat ini. Kendati pada suatu sisi kegiatan bagi-bagi sembako menunjukkan Presiden Jokowi peduli dengan rakyatnya.

“Namun, di sisi lain kegiatan tersebut bertujuan menutupi kelemahan bapak Presiden Jokowi sebagai kepala negara,” pungkasnya.

PAN Gabung ke Pemerintah, Perkuat Megawati atau Jokowi?

KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai, merapatnya Partai Amanat Nasional ke sisi pemerintah memunculkan dua kemungkinan, apakah memperkuat Koalisi Indonesia Hebat atau Presiden Joko Widodo.

Menurut Hanta, ada kecenderungan merapatnya PAN justru akan menguntungkan KIH, terutama PDI Perjuangan sebagai partai pengusung presiden.

"PAN akan kita lihat, apakah memperkuat Bu Mega (Ketua Umum PDI-P) atau perkuat Jokowi," ujar Hanta dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (5/9/2015).

Hanta menilai, yang memiliki kendali koalisi bukan Jokowi selaku presiden, melainkan Megawati. Ketika PAN bergabung, kata dia, secara kuantitas kekuatan bertambah.

"Secara kualitas belum tentu (kuat) karena bukan Jokowi yang pegang kendali," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, menilai, bergabungnya PAN ke pemerintah bisa saja justru menimbulkan kegaduhan. Hal tersebut diakibatkan adanya power sharing sebagai "imbalan" merapatnya dukungan PAN.

"Masuknya PAN bisa saja membuat kegaduhan karena ada kursi yang terancam. Belum-belum, PKB sudah teriak-teriak kursinya jangan diambil," kata Bambang.

D’Lloyd setelah Lama Mati Suri

D’Lloyd setelah Lama Mati Suri

Senin, 07 Juli 2014

Manufacturing Hope 135

Satu lagi BUMN yang sudah lama mati bisa hidup lagi: PT Djakarta Lloyd. Minggu lalu sebuah pesta kecil diselenggarakan di Hotel Pullman Jakarta untuk syukuran.

Selama ini sulit sekali mencari jalan keluar menghidupkan perusahaan pelayaran yang pernah memiliki kelompok musik legendaris D’Lloyd itu. Pernah saya ingin menghidupkannya dengan cara membelikannya kapal agar bisa mulai berusaha lagi. Tapi takut: jangan-jangan begitu kapal itu dibeli dan diserahkan ke PT Djakarta Lloyd (DL), langsung hilang. Disita orang.

Itu karena DL memiliki utang lebih dari Rp 1,3 triliun. Mereka itulah yang telah menyita kapal-kapal DL satu per satu. Terakhir, dua kapalnya yang masih tersisa dan sedang diperbaiki di Singapura disita orang pula di sana. Habis. Ludes. Perusahaan perkapalan ini tidak punya kapal sama sekali.

Ketika saya mulai menjadi menteri, direktur DL tinggal satu: Syahril Japarin. Sebelumnya Syahril sudah memiliki posisi yang mapan sebagai Dirut perusahaan air minum di Jakarta. Tapi, ketika menteri BUMN sebelum saya menawarinya untuk menyelamatkan DL, Syahril tertantang.

Syahril sering menemui saya yang waktu itu masih menjabat Dirut PLN. Dia minta diberi tugas mengangkut batu bara PLN. Tentu tidak mungkin. Tidak memenuhi syarat.

Pengangkut batu bara PLN harus punya kapal. Apalagi, saat itu saya lagi menerima tugas sulit dari menteri BUMN untuk menghidupkan perusahaan perkapalan yang juga sudah lama mati: PT Bahtera Adiguna (BAg). Di tangan PLN akhirnya BAg bisa hidup dan kini sudah sangat sehat. Kapalnya juga sudah cukup banyak.

Saya sungguh iba melihat orang seperti Syahril. Mau menjadi Dirut sebuah perusahaan BUMN yang sedang dalam proses tenggelam. Perusahaan itu tidak memiliki kapal, tidak memiliki kepercayaan, dan tidak memiliki penghasilan untuk menggaji karyawan. Setiap hari yang datang ke kantornya adalah para pendemo: minta pembayaran gaji dan pembayaran utang.

Yang membuat lebih sulit, administrasi di perusahaan itu sudah porak-poranda. Berkas-berkas hilang atau dihilangkan. Catatan-catatan utang tidak dilengkapi dokumen yang memadai. Sejak 2007 DL tidak pernah diaudit. Auditor tidak bisa melakukannya. Tidak ada laporan keuangan.

Ketika beralih menjabat menteri BUMN, saya sudah tahu penderitaan Syahril. Dia mempunyai jabatan keren, Dirut BUMN, tapi tidak pernah menerima gaji. Saya langsung memberikan gaji saya sepenuhnya kepada Syahril.

Jadilah dia Dirut yang gajinya sebesar gaji menteri. Jangan kaget, gaji menteri itu hanya 5 persennya gaji Dirut BUMN besar. Enam bulan lamanya Syahril “bergaji menteri”, sampai akhirnya perusahaan yang dia pimpin mulai sedikit-sedikit dapat penghasilan.

Ketika Syahril kemudian diangkat sebagai Dirut Pelni, DL dipimpin satu orang saja: Arham S. Torik. Dia seorang akuntan yang juga tertantang untuk meneruskan penyelamatan DL. Arham berpikir, tidak mungkin DL bisa selamat kalau utang Rp 1,3 triliun tidak diselesaikan. Arham ingin DL segera punya kapal. Tapi mustahil. Utang harus diselesaikan dulu.

Maka, Arham menempuh jalan PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang). Berhasil. PKPU memutuskan, semua utang DL dialihkan menjadi saham dengan status yang tidak memiliki hak suara. Diputuskan pula, DL akan mencicil utang itu selama 18 tahun dengan masa tenggang lima tahun. Dengan keputusan PKPU seperti itu, buku DL menjadi bersih!

Cara penyelesaian utang yang ditempuh Arham itu baik. Saya memang berkeras tidak mau negara harus menyelamatkan DL. Misalnya dengan cara penyertaan modal negara (PMN). Bahkan, kalau memang harus mati, mati saja. Dengan sikap saya seperti itu, akhirnya pemilik piutang memilih perusahaan harus tetap hidup dengan cara restrukturisasi utang.

Cara seperti itu pulalah yang telah saya pakai untuk menyelamatkan PT Istaka Karya tahun lalu. PT Istaka yang juga terbelit utang di luar kemampuannya akhirnya terancam mati. Saya juga berkeras tidak mau ada PMN. Kalau mau mati, mati saja. Usaha restrukturisasi pun akhirnya dilakukan. Ternyata berhasil. PT Istaka kini hidup lagi. Bahkan sudah sangat sehat.

Maksud saya, untuk PT Merpati Nusantara Airlines juga dilakukan hal yang sama. Jangan diberi lagi uang dari negara. Sudah terlalu banyak uang negara tenggelam di situ.

Tanpa restrukturisasi utang, sulit Merpati diminta hidup lagi. Merpati memiliki utang Rp 7,9 triliun. Bahkan, akumulasi kerugiannya sudah mencapai Rp 7,2 triliun. Karena itu, melakukan restrukturisasi utang saja tidak cukup. Harus pula dilakukan kuasi reorganisasi untuk menghilangkan angka akumulasi kerugian yang begitu besar. Setelah dua langkah itu dilakukan, barulah bisa dilakukan langkah besar ketiga: kerja sama operasi dengan perusahaan lain.

Tiga langkah besar itu tidak bisa dilakukan hanya oleh menteri BUMN. Harus secara bersamaan dilakukan menteri BUMN, menteri keuangan, menteri perhubungan, dan menteri sekretaris negara. Tentu juga menteri koordinator bidang perekonomian. Dan prosesnya harus melalui DPR, khususnya komisi VI.

Karena itu, saya salut pada Komisi VI DPR yang telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Merpati. Inisiatif komisi VI yang begitu cepat sungguh tidak saya perkirakan sebelumnya. Semoga panja DPR di komisi VI itu menghasilkan yang terbaik untuk Merpati. Khususnya diberikannya lampu hijau untuk restrukturisasi utang dan kuasi reorganisasi guna mengatasi besarnya akumulasi kerugian.

Setelah Merpati ini masih ada satu lagi yang belum menemukan jalan keluar yang tuntas: PT Kertas Leces. Tapi, waktunya sudah sangat mepet. PT IKI, PT Garam, PT Perikanan, Perum Perikanan Indonesia, Istaka, Waskita, dan banyak lagi BUMN sudah berhasil disehatkan.

Tapi, PT Kertas Leces masih memusingkan. Saya ingin mengubahnya menjadi perusahaan energi, tapi waktu sudah tidak cukup. (*)

Dahlan Iskan

Menteri BUMN

Dialog si Kaya dan Anak Kecil di Masjid

Dialog si Kaya dan Anak Kecil di Masjid - Waktu ashar telah tiba, Ahsan milyarder yang sholeh itu langsung menuju ke masjid untuk sholat berjamaah seperti pada waktu-waktu sholat lima waktu lainnya. Ahsan terkenal santun dan dermawan.

Sholat berjama’ah usai sudah. Satu persatu bergegas meninggalkan masjid hingga tinggal Ahsan dan seorang anak laki-laki usia sebelasan tahun yang dilihatnya masih khusu’ berdo’a. Ahsan menuju serambi sambil menunggu anak laki-laki tadi selesai berdo’a.

Tatkala anak itu selesai, Ahsan mendekat seraya bertanya:

“Anak siapa kamu?”

“Aku yatim piatu, ayah ibuku telah tiada.”

“Maukah kamu menjadi anakku?”

“Apakah engkau akan memberiku makanan jika lapar dan minuman jika aku haus?” Si anak balik bertanya.

“Tentu.”

“Apakah kau akan memberiku pakaian jika aku telanjang?”

“Pasti.”

Lalu apakah engkau akan menghidupkanku jika aku mati?”

Betapa kagetnya Ahsan mendengar pernyataan anak kecil ini, lalu menjawab:

“Ini tidak mungkin.”

Anak kecil tadi kemudian berkata: “Kalau begitu tinggalakan aku bersama dzat yang telah menciptakan aku, memberi rizki, mematikanku dan menghidupkanku kembali.”

Ahsan berkata: “Benar, anakku, barang siapa bertawakkal kepada Allah, Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita.”

#Asyabalunal ‘Ulama

Mengapa Pak Amien Terus Serang Jokowi-Hatta?

Saya adalah salah simpatisan PAN di daerah, tepatnya Jawa Timur. Sebagai founder partai dan tokoh reformasi 1998, nama Pak Amien Rais bagi kami ibarat inspirasi dalam setiap langkah politik. Namun semakin saya menyimak sikap dan manuver Pak Amien—khususnya akhir-akhir ini—saya jadi heran, kenapa Pak Amien seperti itu? Apa yang saya maksud tentu terkait kritikan tajam Pak Amien ke Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan kadernya sendiri, Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa. Terbaru ke Jokowi, Amien menyatakan agar rakyat Indonesia tak salah pilih pada 2014 mendatang, dengan memilih politisi yang hanya mengandalkan popularitas. Lebih jauh, beliau menyamakan “level” Jokowi dengan Joseph Estrada, Presiden Filipina yang terpilih secara mutlak namun dijatuhkan hanya dalam waktu dua tahun. Pak Amien seakan mem-framing, kualitas Jokowi tak jauh berbeda dengan Estrada yang beliau sebut suka mabuk-mabukan dan tidak kompeten. “Jokowi lebih baik sedikit lah, tapi intinya sama, mengandalkan popularitas”, ujar Amien.

Sebelumnya, dalam dua bulan terakhir, Pak Amien sudah dan terus menyerang mantan Walikota Solo ini sebagai pribadi yang tak kompeten. Apa yang media simpulkan sebagai “prestasi Jokowi” di Solo, menurut Amien, tak lebih dari pepesan kosong. Sebagai orang yang “tahu banyak” tentang kota Solo, Amien menegasikan semua kerja Jokowi yang bahkan dianugerahi sebagai salah satu Walikota Terbaik Dunia sebagai pencitraan semata. Ia justru “membenturkan” Jokowi dengan wakilnya—FX Hadi Rudyatmo—dimana ia menegaskan FX Rudi-lah yang bekerja, bukan Jokowi! Pertanyaanya adalah, mengapa Pak Amien sibuk menyerang Jokowi akhir-akhir ini, atau jelang Pilpres 2014? Bila memang Pak Amien memiliki “catatan buruk” politisi ndeso ini, seharusnya ia sudah memberikan penyadaran ke publik saat Jokowi maju di Pilgub Jakarta tahun lalu. Hanya Pak Amien yang tahu alasannya.

Sekedar alasan atau ada agenda yang lebih besar? Yang pasti apa yang dilakukan Pak Amien terhadap Jokowi tidak hanya berdampak bagi dirinya, melainkan juga partai PAN. Secara personal, Pak Amien yang sudah “mundur” dari panggung politik nasional tidaklah terlalu terpengaruh atas manuver apapun yang ia lakukan. Tetapi bagi partai, ini jelas langkah yang kurang tepat. Suka atau tidak, Jokowi terpilih secara demokratis oleh rakyat Jakarta. Itu artinya masyarakat ibu kota merindukan sosok yang dianggap mampu menyelesaikan himpitan problem hidup mereka yang hampir menjadi “tradisi”, seperti banjir dan kemacetan. Jokowi juga tidak terpilih secara “mayoritas mutlak”, layaknya Orde Baru. Ia harus bersaing untuk menang, bahkan melalui dua putaran. Dengan “menantang arus” massa menolak Jokowi dengan alasan-alasan yang kurang kuat, itu sama dengan menurunkan citra PAN. Nantinya partai ini akan dianggap tidak paham kebutuhan rakyat dan hanya sibuk bermanuver untuk kebutuhan sesuatu yang high politics. Sementara rakyat hanya ingin hal-hal sederhana, termasuk pemimpin yang sederhana ala Jokowi.

Bila logikanya demikian, sejatinya target Pak Amien bukanlah Jokowi, melainkan Ketua Umumnya sendiri, yaitu Hatta Rajasa. Kok bisa? Begini, beberapa bulan terakhir beredar isu kuat Hatta akan berpasangan dengan Jokowi di Pilpres 2014 nanti. Kedua tokoh juga kerap bertemu, baik secara formal maupun informal. Jokowi melihat Hatta sebagai politisi yang tak suka menyerang lawan, lebih banyak bekerja dan tahu hal-hal teknis. Ini sekaligus kekurangan Jokowi yang bisa dititup Hatta. Jokowi selama ini memang belum teruji bila berbicara menyangkut fiskal, economy policy maupun menstabilkan politik tingkat tinggi. Hatta dengan jam terbangnya punya itu semua. Ia adalah katalisator membaiknya hubungan Mega dan Presiden SBY. Ia juga arsitek ekonomi nasional dengan hasil nyata, pertumbuhan di atas 6% (terbaik kedua dunia) dari 2009 hingga 2012. Di sisi lain, Jokowi mencerminkan pribadi yang sederhana, tak neko-neko dan bisa diterima publik. Klop!

Mari simak langkah Pak Amien mengenai dua tokoh di atas. Saat Hatta belum dekat dengan Jokowi, Amien berkali-kali menyatakan bahwa kadernya, yang populer dengan inisial HR adalah sosok yang tepat memimpin negeri ini ke depan. Misalnya pada 2011, dimana pak Amien menyebut Bang Hatta sebagai calon satu-satunya dari PAN. “…ada beberapa hal yang membuat saya yakin Hatta Rajasa menjadi satu-satunya capres PAN 2014”, ujar Amien (http://www.pikiran-rakyat.com/node/154381). Seiring waktu berjalan dan mulai terbukanya komunikasi PAN-PDIP dan Jokowi dengan Hatta, Amien bahkan menilai duet keduanya sangat pas dan tepat. “Jokowi-Hatta Rajasa mirip-mirip dengan Bung Karno dengan Hatta. Jadi, Bung Karno itu pemersatu bangsa, solidarity maker, sementara Bung Hatta menekuni administrasi, problem solver”, kata Pak Amien (http://news.okezone.com/read/2013/07/18/339/838653/amien-rais-ngebet-ingin-duetkan-jokowi-hatta). Kini semua seakan berbeda. Amien juga seperti tak pernah mengatakan dua hal di atas. Politik memang tak pernah peduli dengan kata-kata yang diucapkan.

Setelah menyerang Jokowi sebagai tokoh sekelas Estrada, Amien secara konsisten juga “menghabisi” kadernya sendiri, Hatta Rajasa. Bahkan “eksekusi politik” terakhir ke HR dilakukan di “rumah” sendiri, yaitu forum Rakernas PAN, Agustus 2013. Pak Amien menegasikan semua kerja keras Hatta mengawal ekonomi Indonesia dengan menyebut, ekonomi berjalan tanpa arah dan hancur-hancuran. Kok bisa ya tokoh sentral PAN menghajar anak buahnya sendiri di publik? Begitu kata seorang teman yang hadir di Rakernas itu. Ini bukan pendidikan politik yang baik bagi bangsa ke depan. Seharusnya Pak Amien sebagai tokoh bangsa, mengajari bangsa ini untuk mampu menempatkan, mana ruang publik, mana ruang organisasi. Walaupun tidak setuju, namun bila itu masuk di ranah organisasi, seharusnya bisa diselesaikan di internal organisasi. Bukan diungkapkan di pidato politik yang disiarkan live ke seluruh negeri. Dan itu terlihat di atmosfer Rakernas, dimana kader-kader PAN lebih bergemuruh kala Bang Hatta naik ke panggung dan mengajak para kadernya melakukan aksi nyata, tak sekedar wacana. Hatta cukup pede dengan pidatonya karena ekonomi di tangannya harus diakui berada pada titik cukup baik, walaupun masih ada beberapa pekerjaan rumah. Pertumbuhan ekonomi stabil dalam lima tahun, realisasi FDI juga di grafik positif dan yang terbaru, daya saing Indonesia melesat dari urutan 50 ke 38 dari 180 negara (Rilis WEF September 2013).

Dengan melihat semua rangkaian fakta-fakta di atas, kemungkinan agenda Pak Amien memang mengabisi peluang Hatta untuk maju sebagai Capres maupun Cawapres pada 2014 nanti. Untuk soal yang beginian, Pak Amien memang jagonya. Pasca 1999, Amien adalah otak di balik tergusurnya Megawati dari kursi Presiden. Dengan kendaraan Poros Tengah, Pak Amien yang sebenarnya tak terlalu nyambung dengan Amdurrahman Wahid (Gusdur), mendadak berkoalisi dan menyokong Gusdur. Sejarah mencatat, Poros Tengah menerima nama Gusdur dan mendorongnya. Pak Amien di belakang manuver tingkat tinggi ini. Namun sejatinya itu bukan keberhasilan Amien, melainkan sosok populis Gusdur yang diterima semua faksi di Poros Tengah. Belum tentu bila Pak Amien mengajukan namanya sendiri untuk menjegal Mega, skenario akan berhasil.

Belum lama mendukung Gusdur, mendadak Amien dengan “pedang” sebagai Ketua MPR mendongkel Gusdur dari krusi presiden (Juli 2001). Amien meyakinkan Poros Tengah untuk (kali ini) menyokong Mega ke kursi yang seharusnya ia dapatkan di 1999. Dan keraguan alasan pendongkelan Gusdur terkonfirmasi saat ini, dimana ia dinyatakan bersih oleh pengadilan, tidak terlibat skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate. Pak Amien meminta maaf? Publik tak banyak mendengar itu, setidaknya hingga hari ini. Sampai tahun pemilu 2004, Pak Amien mencoba peruntungan dengan maju sebagai Capres dalam sistem pilihan langsung. Bermodal predikat sebagai “tokoh reformasi” ia berharap predikat tersebut dapat dikapitalisasi menjadi suara yang massif. Faktanya? Amien gagal lolos putaran kedua, kalah bersaing dengan Mega dan SBY. Pasca 2004 Pak Amien tak juga slow down dan mendinginkan mesin. Sebaliknya, ia terus mengecam pemerintahan SBY-JK dan kini SBY-Boediono yang ia sebut sebagai antek asing, melanggar UUD 1945 dan kapitalis. Ide-ide yang sama, seperti yang ia tudingkan ke muka Suharto di tahun 1998.

Namun zaman sudah berubah, masyarakat kian cerdas. Ide-ide bombastis seperti di atas tak lagi ditelan mentah-mentah oleh publik. Sebaliknya, mereka mencari tahu dari semua sumber—karena itu dimungkinkan di era press freedom sekarang ini. Serangan-serangan Amien ke SBY soal antek asing misalnya, dibenturkan dengan fakta-fakta renegosiasi kontrak karya yang justru menekan MNC-MNC itu. Ide melanggar UUD 1945 terutama pasal 33, dihadapkan dengan fakta makin mengkilapnya kinerja sejumlah BUMN akhir-akhir ini. Juga adanya kebijakan khusus terkait rakyat kecil dalam skema pro job, pro poor dan pro enviroment. Dalam situasi yang demikian, Amien hanya bisa meledakkan isu-isu “hot”, namun publik tak lagi melihatnya sebagai satu-satunya kebenaran. Akhirnya suara Pak Amien mengalir begitu saja, tanpa tekanan yang berarti.

Dalam lingkup PAN saat ini, apa yang ditunjukkan Pak Amien dengan menyerang Jokowi dan Hatta sendiri, merupakan potret politik yang terlepas dari frame-nya. Maksudnya, zaman sudah berubah, tantangan juga berubah. Bila di awal-awal reformasi partai harus menyerang lawan politik untuk mendapatkan dukungan rakyat, kini cara tersebut tak efektif lagi. Kemenangan Partai Demokrat dan SBY dalam satu putaran pada Pilpres 2009 di tengah kecaman dan cacian lawan politik menunjukkan bahwa rakyat menunggu kerja dan aksi nyata partai membangun bangsa, daripada sibuk menyerang satu sama lain. Itu pula yang diyakini Hatta, bahwa political behavior PAN tidak mungkin sama lagi dengan masa lalu yang selalu attacking to government. Sebagai wakil PAN di pemerintahan KIB II, tentu tidak logis bila Hatta menyerang pemerintahan yang dijalankannya sendiri. Ini pelajaran demokrasi sederhana yang kerap dikebiri oleh pihak-pihak yang mengaku penyokong demokrasi. Di negara demokrasi manapun—termasuk AS yang kita anggap paling mapan praktek demokrasinya—tidak ada ceritanya kader Demokrat (dan koalisinya) menyerang pemerintahan Presiden Barrack Obama. Kalaupun ada perbedaan pendapat, itu seharusnya diselesaikan di internal partai, dan bukan dijajakan ke publik. Nah ini yang lama absen dari politisi-politisi kita produk reformasi, dimana semua merasa paling benar sehingga tidak pernah bisa bekerjasama dan bersatu. Padahal, kebersamaan adalah modal sebuah bangsa untuk maju. Tidak ada yang lain.

Kita tunggu episode apa lagi yang akan “digarap” Pak Amien untuk Jokowi dan Hatta Rajasa.*** 

Sumber : Kompasiana